Organisasi
Pergerakan Nasional
Budi Oetomo
Budi Oetomo di dirikan oleh mahasiswa STOVIA (Sekolah Dokter Pribumi) di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. ketuanya ialah Soetomo (kemudian menjadi dokter). Budi Oetomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia.
Berdirinya Budi Oetomo erat kaiatannya dengan cita-cita Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia seorang tamatan STOVIA. Wahidin bercita-cita memajukan pendidikan dengan cara mendirikan “Dana Pelajar”. Dana itu akan dipakai untuk menyekolahkan anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Untuk mengumpulkan dana Wahidin mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota.pada tahun 1907 ia bertemu dengan mahasiswa STOVIA di Jakarta. Mereka tertarik mendengar cita-cita Wahidin. Cita-cita itu mereka perluas tidak hanya dibidang pendidikan tetapi juga dibidang budaya untuk itulah mereka mendirikan Budi Oetomo .
Budi Oetomo bukan partai politik. Pada masa itu pemerintah tidak mengizinkan berdirinya partai politik.
Budi Oetomo giat memajukan pendidikan dan mempertahankan kebudayaan. Pada mulanya anggota terbatas pada penduduk jawa dan madura. Namun kemudian, penduduk dari daerah lain pun diterima sebagai anggota.
Budi Oetomo mendapat sambutan dari masyarakat. Cabang-cabangnya berdiri di beberapa kota. Setelah banyak partai politik berdiri, peranan Budi Oetomo mulai hilang. Pada tahun 1935 Budi Oetomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra).
Jasa utama Budi Oetomo ialah memelopori lahirnya organisasi-organisasi lain baik yang berSIfat politik maupun yang bukan. Karena itulah, 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.
Budi Oetomo di dirikan oleh mahasiswa STOVIA (Sekolah Dokter Pribumi) di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. ketuanya ialah Soetomo (kemudian menjadi dokter). Budi Oetomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia.
Berdirinya Budi Oetomo erat kaiatannya dengan cita-cita Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia seorang tamatan STOVIA. Wahidin bercita-cita memajukan pendidikan dengan cara mendirikan “Dana Pelajar”. Dana itu akan dipakai untuk menyekolahkan anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Untuk mengumpulkan dana Wahidin mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota.pada tahun 1907 ia bertemu dengan mahasiswa STOVIA di Jakarta. Mereka tertarik mendengar cita-cita Wahidin. Cita-cita itu mereka perluas tidak hanya dibidang pendidikan tetapi juga dibidang budaya untuk itulah mereka mendirikan Budi Oetomo .
Budi Oetomo bukan partai politik. Pada masa itu pemerintah tidak mengizinkan berdirinya partai politik.
Budi Oetomo giat memajukan pendidikan dan mempertahankan kebudayaan. Pada mulanya anggota terbatas pada penduduk jawa dan madura. Namun kemudian, penduduk dari daerah lain pun diterima sebagai anggota.
Budi Oetomo mendapat sambutan dari masyarakat. Cabang-cabangnya berdiri di beberapa kota. Setelah banyak partai politik berdiri, peranan Budi Oetomo mulai hilang. Pada tahun 1935 Budi Oetomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra).
Jasa utama Budi Oetomo ialah memelopori lahirnya organisasi-organisasi lain baik yang berSIfat politik maupun yang bukan. Karena itulah, 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.
Sarekat Islam Pada tahun 1911, H. Samanudi mendirikan
sarekat dagang Islam (SDI) di Solo. Tujuannya ialah mempersatukan para
pedagang-pedagang Indonesia untuk menghadapi pedagang-pedagang Cina yang dilindungi
pemerintah Belanda. Mereka memonopoli bahan baku batik sehingga merugikan
perusahaan batik Indonesia.
Pada tahun 1912, nama sarekat dagang islan digati dengan Sarekat Islam (SI) kedudukan organisasi dipindahkan dari Solo ke Surabaya. H. Umar Said Cokroaminito diangkat menjadi ketua. Ia seorang pengacara terkenal. H. Samanudi diangkat menjadi ketua kehormatan.
SI cepat berkembang sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam diterima sebagai anggota. Akan tetapi, pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota pengurus. SI berjuang memajukan ekonomi, pendidikan, dan agama. SI tidak terang-terangan menyatakan diri sebagai partai politik. Akan tetapi kegiatannya banyak berSIkap politik.
SI bertahan sampai akhir penjajahan Belanda. Nama SI kemudian diganti berganti menjadi Partai sarekat Islam Indonesia (PSII). Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain adalah H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, Abdul Muis, Sukiman Wiryosanmijoyo, dan Abikusno Cokrosuyoso. Sekitar tahun 1920, ada orang-orang yang berpaham komunis menjadi anggota SI pada waktu itu seseorang boleh saja menjadi anggota organisasi. Orang –orang yang berpaham komunis itu dikeluarkan dari SI. Mereka mendirikan Partai Komunis Indonesia. Kegiatan PKI merugikan Pergerakan Nasional, pada akhir 1926 dan awal 1927, mereka memberontak terhadap pemerintah. Pemberontakan itu tidak diSIapkan dengan matang dan dengan mudah ditumpaskan oleh pemerintah. Ribuan orang ditangkap dan dipenjarakan. Ada pula yang dibuang ke Digul Ke Irian. Sebagian besar diantaranya bukan orang komunis tetapi mereka menjadi korban ambiSI PKI.
PKI dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Belanda menuduh Pergerakan Nasional sebagai Pergerakan Komunis. Beberapa waktu lamanya Pergerakan Nasional lumpuh.
Pada tahun 1912, nama sarekat dagang islan digati dengan Sarekat Islam (SI) kedudukan organisasi dipindahkan dari Solo ke Surabaya. H. Umar Said Cokroaminito diangkat menjadi ketua. Ia seorang pengacara terkenal. H. Samanudi diangkat menjadi ketua kehormatan.
SI cepat berkembang sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam diterima sebagai anggota. Akan tetapi, pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota pengurus. SI berjuang memajukan ekonomi, pendidikan, dan agama. SI tidak terang-terangan menyatakan diri sebagai partai politik. Akan tetapi kegiatannya banyak berSIkap politik.
SI bertahan sampai akhir penjajahan Belanda. Nama SI kemudian diganti berganti menjadi Partai sarekat Islam Indonesia (PSII). Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain adalah H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, Abdul Muis, Sukiman Wiryosanmijoyo, dan Abikusno Cokrosuyoso. Sekitar tahun 1920, ada orang-orang yang berpaham komunis menjadi anggota SI pada waktu itu seseorang boleh saja menjadi anggota organisasi. Orang –orang yang berpaham komunis itu dikeluarkan dari SI. Mereka mendirikan Partai Komunis Indonesia. Kegiatan PKI merugikan Pergerakan Nasional, pada akhir 1926 dan awal 1927, mereka memberontak terhadap pemerintah. Pemberontakan itu tidak diSIapkan dengan matang dan dengan mudah ditumpaskan oleh pemerintah. Ribuan orang ditangkap dan dipenjarakan. Ada pula yang dibuang ke Digul Ke Irian. Sebagian besar diantaranya bukan orang komunis tetapi mereka menjadi korban ambiSI PKI.
PKI dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Belanda menuduh Pergerakan Nasional sebagai Pergerakan Komunis. Beberapa waktu lamanya Pergerakan Nasional lumpuh.
Indische Partij
Indeche Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker (Dr. Danu Dirja Stiabudi), R.M Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Dr. Cipto Mangunkusomo. Cita-cita IP adalah menyatukan semua golongan masyarakat baik penduduk pribumi maupun keterunan asing. Tujuan IP adalah :
1. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan dua golongan untuk memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional.
2. Memersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.
Tujuan organisasi disebarluaskan melalui surat kabar yaitu De Express. Isinya ditegaskan bahwa masa depan penduduk terletak ditangan penduduk Indonesia sendiri
Indeche Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker (Dr. Danu Dirja Stiabudi), R.M Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Dr. Cipto Mangunkusomo. Cita-cita IP adalah menyatukan semua golongan masyarakat baik penduduk pribumi maupun keterunan asing. Tujuan IP adalah :
1. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan dua golongan untuk memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional.
2. Memersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.
Tujuan organisasi disebarluaskan melalui surat kabar yaitu De Express. Isinya ditegaskan bahwa masa depan penduduk terletak ditangan penduduk Indonesia sendiri
Perhimpunan Indonesia ( PI )
Perhimpunan ini didirikan oleh pelajar Indonesia yang sedang di negri Belanda pada tahun 1908. organisasi ini bernama Indische Vereeniging. Tujuannya adalah :mengurus kepentingan orang-orang Indonesia yang belajar di negri Belanda. Tahun 1922 terjadi perubahan nama dari Indesche Vereeniging menjadi Indonesche Vereeniging. Tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia.
2. Kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan siapa pun.
3. Persatuan nasional harus dipupuk, segala macam perpecahan harus dihindarkan agar tujuan perjuangannya segera tercapai.
Tokoh perhimpunan Indonesia adalah : Moh. Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastro Amijoyo.
Perhimpunan ini didirikan oleh pelajar Indonesia yang sedang di negri Belanda pada tahun 1908. organisasi ini bernama Indische Vereeniging. Tujuannya adalah :mengurus kepentingan orang-orang Indonesia yang belajar di negri Belanda. Tahun 1922 terjadi perubahan nama dari Indesche Vereeniging menjadi Indonesche Vereeniging. Tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia.
2. Kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang Indonesia sendiri tanpa bantuan siapa pun.
3. Persatuan nasional harus dipupuk, segala macam perpecahan harus dihindarkan agar tujuan perjuangannya segera tercapai.
Tokoh perhimpunan Indonesia adalah : Moh. Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastro Amijoyo.
Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI didirikan di Bandung oleh Ir. Soekarno pada tanggal 4
juli 1927, tujuannya adalah utnuk mencapai Indonesia merdeka atas usaha dan
perjuangannya sendiri. Idiologi yang dianut oleh organisasi ini adalah
Marhaenisme. Perjuangan PNI untuk mencapi tujuannya antara lain:
1. Melakukan kritik terhadap pola penjajahan pemerintahan Hindia Belanda yang mengakibatkan penderitaan rakyat.
2. Menekankan agar seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk berjuang mencapai kemerdekaan.
3. Mengadakan kerja sama dengan perhimpunan Indonesia di Negara Belanda
4. Mengembangkan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat melalui rapat-rapat umum, surat kabar, kursus, dan sekolah.
1. Melakukan kritik terhadap pola penjajahan pemerintahan Hindia Belanda yang mengakibatkan penderitaan rakyat.
2. Menekankan agar seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk berjuang mencapai kemerdekaan.
3. Mengadakan kerja sama dengan perhimpunan Indonesia di Negara Belanda
4. Mengembangkan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat melalui rapat-rapat umum, surat kabar, kursus, dan sekolah.
Partai Komunis Indonesia
PKI didirikan pada tahun 1914 di Semarang organisasi ini berpaham komunis. Awal mulanya bernama “Indische social demokratische Vereeniging”. Pendirinya adalah Sneevliet (orang Belanda), semaun dan Darsono. Tanggal 13 November1926 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda di Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar, dan Sumatra. PKI melakukan petualangan politik tanpa memperhitungkan kekuatan nyata, tindakan tersebuta mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pergerakan Nasional mendapat tekanan berat dari Belanda
2. Pemberontakan PKI sangat merugikan pergerakan Nasional
3. Pemberontakan sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
4. pemberontakan PKI menciptakan suasana tidak yang aman.
PKI didirikan pada tahun 1914 di Semarang organisasi ini berpaham komunis. Awal mulanya bernama “Indische social demokratische Vereeniging”. Pendirinya adalah Sneevliet (orang Belanda), semaun dan Darsono. Tanggal 13 November1926 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda di Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar, dan Sumatra. PKI melakukan petualangan politik tanpa memperhitungkan kekuatan nyata, tindakan tersebuta mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pergerakan Nasional mendapat tekanan berat dari Belanda
2. Pemberontakan PKI sangat merugikan pergerakan Nasional
3. Pemberontakan sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
4. pemberontakan PKI menciptakan suasana tidak yang aman.
Gabungan Politik Indonesia
Organisasi ini didirikan pada tahun1939 didirikan oleh Moh. Husni Tamrin, amir Sarifudin, Abi kusno dan Cokro Suyoso. Alasan dibentuknya GAPI adalah;
1. Ketisi atau tuntutan untuk mununtut agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri.
2. Situasi dunia makin gawat akaibat terjadinya fasisme ( keinginan menguasai)
3. Pemeintah Belanda kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia
di dalam anggaran dasar ditegaskan bahwa GAPI berdasarkan :
1. Hak menentukan nasib sendiri
2. Persatuan nasional daeri seluruh rakyat Idonesia berdasarka kerakyatan yang berdasarkan politik, ekonomi , dan social.
3. Persatuan aksi seluruh rakyat Indonesia
Tanggal 25 Desember 1939 GAPI mengadakan kongres yang diberi nama Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Keputusan kongres antara lain :
1. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan
2. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu persatuan bangsa Indonesia
3. Peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia
Organisasi ini didirikan pada tahun1939 didirikan oleh Moh. Husni Tamrin, amir Sarifudin, Abi kusno dan Cokro Suyoso. Alasan dibentuknya GAPI adalah;
1. Ketisi atau tuntutan untuk mununtut agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri.
2. Situasi dunia makin gawat akaibat terjadinya fasisme ( keinginan menguasai)
3. Pemeintah Belanda kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia
di dalam anggaran dasar ditegaskan bahwa GAPI berdasarkan :
1. Hak menentukan nasib sendiri
2. Persatuan nasional daeri seluruh rakyat Idonesia berdasarka kerakyatan yang berdasarkan politik, ekonomi , dan social.
3. Persatuan aksi seluruh rakyat Indonesia
Tanggal 25 Desember 1939 GAPI mengadakan kongres yang diberi nama Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Keputusan kongres antara lain :
1. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan
2. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu persatuan bangsa Indonesia
3. Peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia
* Latar Belakang:
* Max Havelaar karangan Douwes Dekker atau Multatuli menentang praktek tanam paksa
di daerah Lebak, Baron van Hoevel mengkritik penyelewengan tanam paksa.
* Theodore van Deventer, menuntut penghapusan tanam paksa.
Dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi.
Dilaksanakan th 1901:[edukasi, irigasi, transmigrasi]
* Untuk anak Eropa dan Bumiputera kelas atas ada sekolah [HIS, MULO, AMS,
Kweekschool, STOVIA, THS]
* Pendidikan dianggap menaikkan status sosial anak
* Pendidikan menimbulkan golongan cendekiawan/pelajar
* Max Havelaar karangan Douwes Dekker atau Multatuli menentang praktek tanam paksa
di daerah Lebak, Baron van Hoevel mengkritik penyelewengan tanam paksa.
* Theodore van Deventer, menuntut penghapusan tanam paksa.
Dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi.
Dilaksanakan th 1901:[edukasi, irigasi, transmigrasi]
* Untuk anak Eropa dan Bumiputera kelas atas ada sekolah [HIS, MULO, AMS,
Kweekschool, STOVIA, THS]
* Pendidikan dianggap menaikkan status sosial anak
* Pendidikan menimbulkan golongan cendekiawan/pelajar
*Perlawanan Bangsa Indonesia
a. Sebelum tahun 1908 - bersifat lokal - tidak menggunakan
organisasi modern - bergantung kepada seorang pemimpin
b. Sesudah tahun 1908 - bersifat nasional - menggunakan
organisasi modern - tidak bergantung pada seorang pemimpin
* Faktor pengaruh tumbuhnya pergerakan nasional di Indonesia :
Faktor dari dalam
1. Penderitaan akibat praktek-praktek kolonialisme yang
menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan
2. Politik Etis menumbuhkan golongan cendekiawan dan menjadi
pelopor pergerakan nasional
Faktor dari luar
1. Kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun
1905
2. Adanya pergerakan nasional di negara lain seperti India,
Fillipina, Cina, Turki
*Klasifikasi pergerakan nasional berdasar sifat
gerakan:
Kooperatif : Kerjasama dengan penjajah
Non-Kooperatif : tidak bekerjasama dengan paragraf
*Klasifikasi berdasar misi:
Sifat misi - radikal [IP, PKI, PNI, Partindo, Gerindo] -
moderat [PSII, PII, BU, Parindra] Prinsip perjuangan - Kooperatif [BU, PSII,
Gerindo] - Non-kooperatif [PKI, PNI, Partindo] - Insidental [Parindra][ada pada
saat dibutuhkan] Dasar gerakan politik - Kebangsaan [PNI, Partindo, Parindra,
BU, IP, Gerindo] - Internasional [PKI] - Agama [PSII, PII]
* ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL
A. BERAKHIRNYA MASA NONKOOPERASI
Pada masa awal tahun 1930-an pergerakan kebangsaan Indonesia mengalami masa krisis. Keadaan seperti itu disebabkan beberapa hal. Pertama, akibat krisi ekonomi atau malaise yang melanda dunia memaksa Hindia Belanda untuk bertindak reaksioner dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam rangka kebijakan itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa pasal-pasal karet dan exorbitante rechten secara lebih efektif. Kedua, diterapkannya pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang dilakukan pengawasan ekstra ketat oleh polisi-polisi Hindia Belanda yang diberi hak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pattai politik. Selain itu juga dilakukan pelarangan bagi pegawai pemerintah untuk menjadi anggota partai politik. Ketiga, tanpa melalui proses terlebih dahulu Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919. Peraturan itu merupakan modifikasi dari pasal 111 R.R. (Regrering Reglement). Keempat, banyak tokoh pergerakan kebangsaan di Indonesia yang diasingkan, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir.
Hal diatas menjadi semakin parah ketika Hindia Belanda diperintah Gubernur Jenderal yang konservatif dan reaksioner yaitu de Jonge (1931-1936). . Periode awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha pengintegerasian organisasi-organisasi nasionalis, tetapi juga oleh aksi politik yang semakin meningkat terutama sebagai dampak politik agitasi yang dijalankan oleh Soekarno. Tetapi dalam hal ini, Gubernur Jenderal de Jonge secara konsekuen menjalankan politik “purifikasi” atau “pemurnian” artinya menumpas segaa kecenderungan ke arah radikalisasi dengan agitasi massa dan semua bentuk nonkooperasi . Maka dari itulah gerak-gerik Partindo dan PNI Baru senantiasa diawasi secara ketat. Aksi massa dan politik agitasi Soekarno selama lebih kurang satu tahun dari pertengahan 1932 sampai pertengahan 1933 merupakan titk puncak perkembangan Partindo. Jumlah anggotanya naik dari 4.300 menjadi 20.000 orang. Soekarno dkk juga melakukan safari ke 17 cabang di Jawa Tengah untuk berbicara di muka rapat yang penuh sesak. Dalam pidatonya Soekarno banyak membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia.
Dalam situasi yang semakin panas dapat diduga bahwa penguasa sudah siap untuk bertindak. Tindakan pertama adalah ialah pemberangusan surat kabar Fikiran Rakyat pada tanggal 19 Juli 1933 yang membuat sebuah cartoon. Pada 1 Agustus semua rapat Partindo dan PNI Baru dilarang dan hari tu juga Soekarno ditahan. Selanjutnya pada bulan Desember 1933 Moh. Hatta dan Sjahrir ditangkap. Dengan tangan besinya Gubernur Jenderal de Jonge hendak mempertahankan otoritasnya, sehingga setiap gerakan yang bernada radikal atau revolusioner tanpa ampun ditindasnya dengan alasan bahwa pemerintah kolonial bertanggunng jawab atas keadaan di Hindia Belanda, dan baginya dibayangkan bahwa dalam masa 300 tahun berikutnya pemerintah itu akan masih tegak berdiri . Politik represifnya berhasil menghentikangerakan politik nonkooperasi sama sekali.
Dalam hubungan ini perlu ditambahkan bahwa selama dalam tahanan, Soekarno~menurut dokumen-dokumen arsip kolonial~telah menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda sampai empat kali, yaitu tanggal 30 Agustus, 3, 21, dan 28 September yang kesemuanya memuat pernyataan bahwa dia telah melepaskan prinsip politik nonkooperasi, bahkan selanjutnya tidak lagi akan melakukan kegiatan politik. Sudah barang tentu hal itu menggemparkan kaum nasionalis serta menimbulkan bermacam-macam reaksi. Ada yang penuh keheranan atau kekecewaan, ada pula yang merasa jengkel atas perubahan sikap yang berbalik 180 derajat itu.[2]
B. REORIENTASI STRATEGI DAN REORGANISASI PERGERAKAN
Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik bagi pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi Hindia Belanda masih membiarkan organisasi pergerakan yang moderat untuk hidup. Hal itu juga disebabkan beberapa hal seperti menjamin demokrasi yang makin tumbuh pasca Perang Dunia I, keamanan yang diciptakan organisasi itu, dan sebab-sebab lainnya yang dianggap tidak merugikan pihak Hindia Belanda. Pemerintah Belanda tidak hendak mematikan pergerakan di Indonesia. Mereka tahu bahwa perasaan rakyat yang tidak tersalurkan karena dibungkam oleh pemerintah akan mencari jalan lain yang dapat menimbulkan gerakan-gerakan eksplosif yang tidak diinginkan. Pemerintah Hindia Belanda hanya hendak melemahkan aktivitas prgerakan yang bersifat radikal-revolusioner. Yang diharapkan oleh pemerintah kolonial adalah semacam nasionalisme yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda.[3]
Kita lihat bagaimana pemerintah Hindia Belanda tidak menghilangkan pergerakan nasional di Indonesia tetapi dilemahkan dengan mengadakan vergaderverbod (larangan berkumpul). Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia banyak yang diasingkan sehingga ruang gerak baginya dan organisasinya semakin sempit. Akan tetapi hal itu tidak membuat pergerakan nasional berhenti.
Sementara itu suasana politik dunia semakin tegang, tambahan pula Jepanag dengan pemerintahan militernya menjalankan pula politik ekspansionisme di daerah pasifik. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia kaum nasionalis menyadari bahwa dalam menghadapi fasisme tidak adaalternatif lain daripada memihak demokrasi. Maka dari itu perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dilakukan secara mutlak bersikap anti. Ada kebersamaan yang mendekatkan kaum nasionalis dengan penguasa kolonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap bahaya fasisme. Kesadaran itu muncul lebih dahulu di kalangan Perhimpunan Indonesia yang mulai melakukan haluan kooperasi. Pergerakan nasional yang berada di Indonesia juga mulai bersikap kooperatif.
C. AKTIVITAS PERGERAKAN
Sejak tahun-tahun 1930-an peranan lembaga politik kolonial (Volksraad) makin meningkat. Lembaga itulah yang satu-satunya alat yang dibenarkan pemerintah kolonial untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan pelbagai golongan. Sebab itu suara yang muncul dalam volksraad yang berasal dari golongan cooperatie itu sangat penting untuk mengetahui pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia sejak sekitar tahun 1930 sampai 1942. Dalam masa dari tahun 1935 sampai 1942, partai-partai politik bangsa Indonesia menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat. Hanya organisasi-organisasi nonpolitik dan partai-partai yang bersedia bekerjasama dan setuju punya wakil dalam dewan-dewan ciptaan Belanda yang terjamin mendapat sedikit kekebalan dari gangguan pengawasan polisi. Dan satu-satunya forum yang secara relatif bebas menyatakan pendapat politik adalah dewan perwakilan ciptaan pemerintah kolonial Belanda itu. Dengan demikian, satu-satunya cara bagi gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan ialah dengan jalan mempengaruhi pemerintah kolonial Belanda secara langsung melalui dewan tersebut, tidak dengan mengatur dukungan massa.[4]
Tokoh-tokoh pergerakan mulai memunculkan ide tentang pembentukan Fraksi Nasional di dalam volksraad. Akhirnya fraksi ini dapat didirikan tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta beranggotakan 10 orang yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
1. Petisi Soetardjo
Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/ Pamongpraja Bumiputera dan wakil dari organisasi ini di dalam sidang Volksraad pada bulan Juli 1936. Isi petisi itu secara garis besar adalah tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama.
Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Petisi itu ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Kalau dari pihak Indonesia ada yang tidak setuju, maka alasannya bukanlah soal isi petisi itu tetapi seperti yang diajukan oleh Gesti Noer ialah caranya mengajukan seperti menengadahkan tangan. Antara tokoh-tokoh Indonesia terjadi pro-kontra tentang petisi itu. Tetapi akhirnya petisi Soetardjo ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938.
2. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Meskipun akhirnya Petisi Soetardjo itu ditolak, petisi itu ternyata mempunyai pengaruh juga yaitu membantu membangkitkan gerakan masionalis dari sikap mengalah yang apatis yang telah menimpanya sejak gerakan nonkooperasi dilumpuhkan. Suatu gagasan untuk membina kerjasama diantara partai-partai poltik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasilah didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). [7] Tujuan GAPI adalah memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan persatuan nasional. Kemudian tujuan itu dirumuskan dalam semboyan “Indonesia Berparlemen”. Sikap kurang menentukan kemerdekaan itu disebabkan adanya keprihatinan atas kemungkinan meletusnya Perang Pasifik. GAPI melakukan berbagai kampanye yang bertujuan menarik simpati rakyat untuk mendukung perjuangannya di dalam ketatanegaraan. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuklah komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan (Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke). Komisi ini diketuai oleh Dr. F.H Visman, selanjutnya dikenal dengan nama Komisi Visman.
Pada awal pembentukannya, kalangan pergerakan mempertanyakan keberadaan kegunaan komisi itu. Akhirnya Komisi Visman menghasilkan laporan yang cukup tebal tentang berbagai tuntutan dan harapan-harapan rakyat Indonesia. Laporan itu terbit pada tahun 1942 hanya beberapa minggu sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, sehingga laporan tersebut tidak jelas nasibnya.
3. Mosi Thamrin
Pergerakan nasional terus berkembang dengan semakin meningkat dan mendalamnya kesadaran akan identitasnya. Dalam keadaan yang demikian, istilah-istilah Hindia Belanda (Nederlandsch Indie), pribumi (Inlander), atau kepribumian (Inlandsch) sangat sensitif di mata kaum pergerakan yang kesadaran akan identitasnya sudah mendalam. Mosi Thamrin mengusulkan agar istilah-istilah tersebut diganti dengan Indonesie (Indonesia), Indonesier (bangsa Indonesia) dan keindonesiaan (Indonesisch), khususnya di dalam dokumen-dokumen pemerintah. Keberatan pemerintah terhadap mosi ini adalah bahwa perubahan istilah itu membawa implikasi politik dan ketatanegaraan, seperti apa yang termaktub dalam UUD Kerajaan Belanda. Di samping itu ada argumentasi “ilmiah” ialah bahwa Indonesia bukan nama geografis, dan bangsa Indonesia juga tidak menunjukan pengertian etnologis.
D. SIKAP PEMERINTAH KOLONIAL
Dalam menanggapi berbagai bentuk petisi dan mosi dari berbagai tokoh pergerakan yang melakukan kooperasi di dalam volksraad, ternyata sikap pemerintahan kolonial sangat mengecewakan. Akibatnya bagi bangsa Indonesia ialah pada satu pihak jurang antara pemerintah dan rakyat semakin besar dan dipihak lain gerkan nasionalis semakin menyadari bahwa tidak dapat lagi orang menruh harapan kepada penguasa kolonial. Jadi harus semakin berpaling kepada masyarakat sendiri. Pada saat Belanda dikuasai Jerman sedangkan di Asia terhadap ancaman Jepang semakin nyata, ternyata sikap pemrintahan Belanda tetap tidak berubah. Pemerintahan kolonial Belanda ternyata tidaklah sekhawatir yang diduga orang Indonesia mengenai situasi Internasional. Pemerintah kolonial meremehkan ancaman dari Jepang Andaikata mereka takut kalah, tidak ada kemungkinan ketakutan ini akan mendorong para penguasa kolonial untuk merangkul kaum nasionalis, yang mereka benci dan curigai. Yang paling mungkin dijanjikan Belanda ialah untuk mempertimbangkan perubahan konstistusi setelah perang.
Pada masa awal tahun 1930-an pergerakan kebangsaan Indonesia mengalami masa krisis. Keadaan seperti itu disebabkan beberapa hal. Pertama, akibat krisi ekonomi atau malaise yang melanda dunia memaksa Hindia Belanda untuk bertindak reaksioner dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam rangka kebijakan itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa pasal-pasal karet dan exorbitante rechten secara lebih efektif. Kedua, diterapkannya pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang dilakukan pengawasan ekstra ketat oleh polisi-polisi Hindia Belanda yang diberi hak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pattai politik. Selain itu juga dilakukan pelarangan bagi pegawai pemerintah untuk menjadi anggota partai politik. Ketiga, tanpa melalui proses terlebih dahulu Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919. Peraturan itu merupakan modifikasi dari pasal 111 R.R. (Regrering Reglement). Keempat, banyak tokoh pergerakan kebangsaan di Indonesia yang diasingkan, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir.
Hal diatas menjadi semakin parah ketika Hindia Belanda diperintah Gubernur Jenderal yang konservatif dan reaksioner yaitu de Jonge (1931-1936). . Periode awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha pengintegerasian organisasi-organisasi nasionalis, tetapi juga oleh aksi politik yang semakin meningkat terutama sebagai dampak politik agitasi yang dijalankan oleh Soekarno. Tetapi dalam hal ini, Gubernur Jenderal de Jonge secara konsekuen menjalankan politik “purifikasi” atau “pemurnian” artinya menumpas segaa kecenderungan ke arah radikalisasi dengan agitasi massa dan semua bentuk nonkooperasi . Maka dari itulah gerak-gerik Partindo dan PNI Baru senantiasa diawasi secara ketat. Aksi massa dan politik agitasi Soekarno selama lebih kurang satu tahun dari pertengahan 1932 sampai pertengahan 1933 merupakan titk puncak perkembangan Partindo. Jumlah anggotanya naik dari 4.300 menjadi 20.000 orang. Soekarno dkk juga melakukan safari ke 17 cabang di Jawa Tengah untuk berbicara di muka rapat yang penuh sesak. Dalam pidatonya Soekarno banyak membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia.
Dalam situasi yang semakin panas dapat diduga bahwa penguasa sudah siap untuk bertindak. Tindakan pertama adalah ialah pemberangusan surat kabar Fikiran Rakyat pada tanggal 19 Juli 1933 yang membuat sebuah cartoon. Pada 1 Agustus semua rapat Partindo dan PNI Baru dilarang dan hari tu juga Soekarno ditahan. Selanjutnya pada bulan Desember 1933 Moh. Hatta dan Sjahrir ditangkap. Dengan tangan besinya Gubernur Jenderal de Jonge hendak mempertahankan otoritasnya, sehingga setiap gerakan yang bernada radikal atau revolusioner tanpa ampun ditindasnya dengan alasan bahwa pemerintah kolonial bertanggunng jawab atas keadaan di Hindia Belanda, dan baginya dibayangkan bahwa dalam masa 300 tahun berikutnya pemerintah itu akan masih tegak berdiri . Politik represifnya berhasil menghentikangerakan politik nonkooperasi sama sekali.
Dalam hubungan ini perlu ditambahkan bahwa selama dalam tahanan, Soekarno~menurut dokumen-dokumen arsip kolonial~telah menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda sampai empat kali, yaitu tanggal 30 Agustus, 3, 21, dan 28 September yang kesemuanya memuat pernyataan bahwa dia telah melepaskan prinsip politik nonkooperasi, bahkan selanjutnya tidak lagi akan melakukan kegiatan politik. Sudah barang tentu hal itu menggemparkan kaum nasionalis serta menimbulkan bermacam-macam reaksi. Ada yang penuh keheranan atau kekecewaan, ada pula yang merasa jengkel atas perubahan sikap yang berbalik 180 derajat itu.[2]
B. REORIENTASI STRATEGI DAN REORGANISASI PERGERAKAN
Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik bagi pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi Hindia Belanda masih membiarkan organisasi pergerakan yang moderat untuk hidup. Hal itu juga disebabkan beberapa hal seperti menjamin demokrasi yang makin tumbuh pasca Perang Dunia I, keamanan yang diciptakan organisasi itu, dan sebab-sebab lainnya yang dianggap tidak merugikan pihak Hindia Belanda. Pemerintah Belanda tidak hendak mematikan pergerakan di Indonesia. Mereka tahu bahwa perasaan rakyat yang tidak tersalurkan karena dibungkam oleh pemerintah akan mencari jalan lain yang dapat menimbulkan gerakan-gerakan eksplosif yang tidak diinginkan. Pemerintah Hindia Belanda hanya hendak melemahkan aktivitas prgerakan yang bersifat radikal-revolusioner. Yang diharapkan oleh pemerintah kolonial adalah semacam nasionalisme yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda.[3]
Kita lihat bagaimana pemerintah Hindia Belanda tidak menghilangkan pergerakan nasional di Indonesia tetapi dilemahkan dengan mengadakan vergaderverbod (larangan berkumpul). Tokoh-tokoh pergerakan Indonesia banyak yang diasingkan sehingga ruang gerak baginya dan organisasinya semakin sempit. Akan tetapi hal itu tidak membuat pergerakan nasional berhenti.
Sementara itu suasana politik dunia semakin tegang, tambahan pula Jepanag dengan pemerintahan militernya menjalankan pula politik ekspansionisme di daerah pasifik. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia kaum nasionalis menyadari bahwa dalam menghadapi fasisme tidak adaalternatif lain daripada memihak demokrasi. Maka dari itu perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dilakukan secara mutlak bersikap anti. Ada kebersamaan yang mendekatkan kaum nasionalis dengan penguasa kolonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap bahaya fasisme. Kesadaran itu muncul lebih dahulu di kalangan Perhimpunan Indonesia yang mulai melakukan haluan kooperasi. Pergerakan nasional yang berada di Indonesia juga mulai bersikap kooperatif.
C. AKTIVITAS PERGERAKAN
Sejak tahun-tahun 1930-an peranan lembaga politik kolonial (Volksraad) makin meningkat. Lembaga itulah yang satu-satunya alat yang dibenarkan pemerintah kolonial untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan pelbagai golongan. Sebab itu suara yang muncul dalam volksraad yang berasal dari golongan cooperatie itu sangat penting untuk mengetahui pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia sejak sekitar tahun 1930 sampai 1942. Dalam masa dari tahun 1935 sampai 1942, partai-partai politik bangsa Indonesia menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat. Hanya organisasi-organisasi nonpolitik dan partai-partai yang bersedia bekerjasama dan setuju punya wakil dalam dewan-dewan ciptaan Belanda yang terjamin mendapat sedikit kekebalan dari gangguan pengawasan polisi. Dan satu-satunya forum yang secara relatif bebas menyatakan pendapat politik adalah dewan perwakilan ciptaan pemerintah kolonial Belanda itu. Dengan demikian, satu-satunya cara bagi gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan ialah dengan jalan mempengaruhi pemerintah kolonial Belanda secara langsung melalui dewan tersebut, tidak dengan mengatur dukungan massa.[4]
Tokoh-tokoh pergerakan mulai memunculkan ide tentang pembentukan Fraksi Nasional di dalam volksraad. Akhirnya fraksi ini dapat didirikan tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta beranggotakan 10 orang yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
1. Petisi Soetardjo
Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/ Pamongpraja Bumiputera dan wakil dari organisasi ini di dalam sidang Volksraad pada bulan Juli 1936. Isi petisi itu secara garis besar adalah tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama.
Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Petisi itu ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Kalau dari pihak Indonesia ada yang tidak setuju, maka alasannya bukanlah soal isi petisi itu tetapi seperti yang diajukan oleh Gesti Noer ialah caranya mengajukan seperti menengadahkan tangan. Antara tokoh-tokoh Indonesia terjadi pro-kontra tentang petisi itu. Tetapi akhirnya petisi Soetardjo ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938.
2. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Meskipun akhirnya Petisi Soetardjo itu ditolak, petisi itu ternyata mempunyai pengaruh juga yaitu membantu membangkitkan gerakan masionalis dari sikap mengalah yang apatis yang telah menimpanya sejak gerakan nonkooperasi dilumpuhkan. Suatu gagasan untuk membina kerjasama diantara partai-partai poltik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasilah didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). [7] Tujuan GAPI adalah memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan persatuan nasional. Kemudian tujuan itu dirumuskan dalam semboyan “Indonesia Berparlemen”. Sikap kurang menentukan kemerdekaan itu disebabkan adanya keprihatinan atas kemungkinan meletusnya Perang Pasifik. GAPI melakukan berbagai kampanye yang bertujuan menarik simpati rakyat untuk mendukung perjuangannya di dalam ketatanegaraan. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuklah komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan (Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke). Komisi ini diketuai oleh Dr. F.H Visman, selanjutnya dikenal dengan nama Komisi Visman.
Pada awal pembentukannya, kalangan pergerakan mempertanyakan keberadaan kegunaan komisi itu. Akhirnya Komisi Visman menghasilkan laporan yang cukup tebal tentang berbagai tuntutan dan harapan-harapan rakyat Indonesia. Laporan itu terbit pada tahun 1942 hanya beberapa minggu sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, sehingga laporan tersebut tidak jelas nasibnya.
3. Mosi Thamrin
Pergerakan nasional terus berkembang dengan semakin meningkat dan mendalamnya kesadaran akan identitasnya. Dalam keadaan yang demikian, istilah-istilah Hindia Belanda (Nederlandsch Indie), pribumi (Inlander), atau kepribumian (Inlandsch) sangat sensitif di mata kaum pergerakan yang kesadaran akan identitasnya sudah mendalam. Mosi Thamrin mengusulkan agar istilah-istilah tersebut diganti dengan Indonesie (Indonesia), Indonesier (bangsa Indonesia) dan keindonesiaan (Indonesisch), khususnya di dalam dokumen-dokumen pemerintah. Keberatan pemerintah terhadap mosi ini adalah bahwa perubahan istilah itu membawa implikasi politik dan ketatanegaraan, seperti apa yang termaktub dalam UUD Kerajaan Belanda. Di samping itu ada argumentasi “ilmiah” ialah bahwa Indonesia bukan nama geografis, dan bangsa Indonesia juga tidak menunjukan pengertian etnologis.
D. SIKAP PEMERINTAH KOLONIAL
Dalam menanggapi berbagai bentuk petisi dan mosi dari berbagai tokoh pergerakan yang melakukan kooperasi di dalam volksraad, ternyata sikap pemerintahan kolonial sangat mengecewakan. Akibatnya bagi bangsa Indonesia ialah pada satu pihak jurang antara pemerintah dan rakyat semakin besar dan dipihak lain gerkan nasionalis semakin menyadari bahwa tidak dapat lagi orang menruh harapan kepada penguasa kolonial. Jadi harus semakin berpaling kepada masyarakat sendiri. Pada saat Belanda dikuasai Jerman sedangkan di Asia terhadap ancaman Jepang semakin nyata, ternyata sikap pemrintahan Belanda tetap tidak berubah. Pemerintahan kolonial Belanda ternyata tidaklah sekhawatir yang diduga orang Indonesia mengenai situasi Internasional. Pemerintah kolonial meremehkan ancaman dari Jepang Andaikata mereka takut kalah, tidak ada kemungkinan ketakutan ini akan mendorong para penguasa kolonial untuk merangkul kaum nasionalis, yang mereka benci dan curigai. Yang paling mungkin dijanjikan Belanda ialah untuk mempertimbangkan perubahan konstistusi setelah perang.
